Semakin Dekat

*Waktunya sudah dekat, pilihan harus diambil. Ada nyeri karena tahu harus pergi*

Jendela itu terbuka seperempat,
sisanya menutupi langit yang baru saja menyirami tanah malam
bulan bulat menggantung di cakrawala
menumbuhkan rasa baru meski tidak sempurna

Ya,
tidak perlu sempurna
karena kita hanya diminta berkarya
akhirnya bukan kuasa manusia
seperti bulan itu
sepurnama apa pun fisiknya
dia akan tenggelam disusul matahari yang juga akan menghilang

Kita hanya diminta belajar,
menerima,
mengakui,
memberi,
bukan menjadikan semua semau kita

Akan ada kalanya perih,
tapi yakinlah, luka pasti pulih

Menteri Kritik Pemerintah?

Sebuah situs berita siang ini menulis, Suryadharma Ali mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. As we know, Suryadharma Ali (SDA) adalah Menteri Negara Koperasi dan UKM di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Yang dikritik SDA, dalam berita itu, adalah kebijakan ekonomi pemerintahan dalam acara dialog bertema “Pengusaha Bertanya, Partai Politik Menjawab” di Jakarta.

Bagaimana bisa seorang menteri mengkritik kebijakan pemerintah? Pemerintah mengkritik pemerintah? Kalau SDA mengkritik karena dia adalah juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga makin terlihat lucu, atau kacau! Dia yang seharusnya bisa membantu SBY-Kalla di pemerintahan malah menyampaikan kritik itu yang sama saja membeberkan kebodohannya sendiri! Atau situs itu yang salah mengartikan pernyataan SDA?

Tapi kalau pun memang demikian yang disampaikan SDA, hal ini setali tiga uang dengan para menteri di era Orde Baru. Sama tidak punya sikap! Menteri Koperasi Subiakto Tjakrawerdaya di zaman Presiden Soeharto mengatakan, “Kami tidak percaya jika hal itu (pembentukan Kabinet Reformasi oleh Presiden Soeharto) dapat menyelesaikan masalah karena bukan salah menterinya. Perekonomian saat itu memang sudah buruk.” Pernyataan itu terdapat dalam buku yang diterbitkan Republika bertajuk “Sidang Kabinet Terakhir Orde Baru: 12 Jam Sebelum Presiden Soeharto Mundur”.

Kala itu, Soeharto berencana membentuk Komite Reformasi, Kabinet Reformasi, dan mengaku tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden. Massa, mahasiswa dan rakyat, sudah mulai chaos. Melalui Ketua DPR/MPR Harmoko, Soeharto diminta lengser keprabon. Kalau bukan salah menterinya, lalu mau menyalahkan siapa? Bukan ingin mencari kesalahan orang, tapi presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri. Kalau memang tidak bisa membantu, mundur saja. Atau tolak sama sekali permintaan untuk membantu presiden sejak awal!

Para menteri itu, ternyata memang tidak pernah mengerti apa yang harus mereka lakukan dengan jabatannya. Tengok saja pernyataan menteri yang lain. “Saya ngikut saja. Setelah diteken semua, saya teken saja.” Ini yang dikatakan Menteri Negara Pemberdayaan BUMN Tanri Abeng saat disinggung alasan dirinya menandatangani pernyataan tidak ingin masuk dalam Kabinet Reformasi bentukan Presiden Soeharto, Mei 1998. Waktu itu, ada 14 menteri yang turut menandatangani pernyataan menolak dimasukkan dalam kabinet reformasi.

Kalau Menteri Negara Pangan Hortikultura dan Obat-obatan (Prof. Dr.) Haryanto Dhanutirto lain lagi. Haryanto mengaku, “Saya bilang enggak karena memang tidak dipakai.” Dalam kesempatan lain dia bilang, “Pertama, mungkin solidaritas. Kedua, memang saya dengar dari berita bahwa saya tidak masuk lagi dalam kabinet yang akan datang.”

Berarti, penolakan Haryanto Dhanutirto bukan karena sebuah prinsip bahwa dia menganggap Soeharto tak layak lagi mengurusi negara, melainkan karena dia tahu dia sudah dibuang oleh Soeharto. Hanya karena solidaritas yang tak bertanggung jawab dan tidak menguntungkan rakyat!

Dibolehkan: Bolos Sekolah

Satuan Polisi Pamong Praja atau beken dengan sebutan Satpol PP mengejar pelajar sekolah yang bolos sekolah, Kamis (19/3/2009). Saya tahu dari televisi, yang program berita dan sinetron saling beradu untuk dapat posisi nomor satu. Sampai hari ini, jika mengacu pada hasil survei Reform Institute, dari 2.519 orang yang disurvei 51,81% menonton berita dan 30,25% memilih sinetron.

Kita tinggalkan berita dan sinetron itu. Saya ingin bicara soal bolos sekolah. Dulu, tahun 2000, saya masih suka bolos. Cabut, begitu saya (dan teman-teman) menyebut kata bolos. Saya cabut jika muak mengikuti pelajaran. Bosan dengan pengajar, dan merasa terkekang rutinitas yang justru membatasi ruang gerak saya (siswa).

Mungkin itu dirasakan siswa-siswi yang tertangkap tangan berkeliaran di jalan masih mengenakan seragam. Kata Satpol PP, “Mereka bolos!” Padahal, tahu apa preman berseragam itu tentang jam sekolah pelajar. Bisa saja siswa itu masuk siang atau di sekolah ada rapat guru.

Lagipula, apa yang salah dengan bolos? Tidak ada yang salah dengan itu! Sama tidak salahnya dengan tidak bolos alias mengikuti jam pelajaran. Sekolah dan pemerintah, harus siap menerima konsekuensi logis atas keengganan siswa belajar di dalam kelas pada waktu-waktu tertentu. Karena sekolah memang hanya bisa mengekang tanpa memberi pemahaman utuh tentang perlunya sekolah.

Dengan membiarkan mereka membolos, sekolah bisa sekaligus mendidik siwa untuk berani. Berani bertanggung jawab atas tindakan yang dipilihnya. Yang bolos ada risiko. Risiko yang mendidik, bukan dengan memarahi. Dia jadi kehilangan nilai karena ada ujian mendadak, misalnya. Biar risiko itu dia tanggung sendiri, dan sekolah tak perlu lagi memarahi.

Sekolah bisa melakukan pendekatan persuasif atas tindakan membolos pelajar. Dengan menanyakan alasan bolos, jadi tahu mungkin ada yang salah dengan sekolah atau sistem belajar. Bukankah ini bisa jadi bagian dari evaluasi sekolah?

Hmm… sayangnya sekolah hanya tahu marah dan menghukum jika ada siswa bolos. Alasannya sepele, siswa jadi ketinggalan pelajaran. Kemarahan sekolah karena siswa bolos menegaskan bahwa sekolah hanya jadi tempat menimba ilmu intelektual, bukan mental, emosional, moral, tanggung jawab, kemandirian dengan memutuskan sendiri setiap pilihan hidup.

Padahal, dengan bolos, mungkin anak itu mendapat sesuatu yang lebih bernilai ketimbang mendekam dalam kelas yang ritualnya membosankan. Hukuman dan kemarahan hanya akan membuat anak didik mengulang lagi perbuatannya tanpa ada perubahan pemahaman atas dirinya, tentang sekolah dan belajar.

***Saya tak sejalan dengan sistem pendidikan dulu dan hari ini. Guru, biarkanlah anak didikmu belajar dalam arti sesungguhnya. Jangan biarkan mereka terlambat mengenal diri dan potensi mereka. Biarkan mereka memilih sendiri mau apa dan bagaimana kisah hidup mereka. Bertanggung jawab atas pilihan itu. Jangan selalu jadikan mereka objek pendidikan!***