Sebuah situs berita siang ini menulis, Suryadharma Ali mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. As we know, Suryadharma Ali (SDA) adalah Menteri Negara Koperasi dan UKM di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Yang dikritik SDA, dalam berita itu, adalah kebijakan ekonomi pemerintahan dalam acara dialog bertema “Pengusaha Bertanya, Partai Politik Menjawab” di Jakarta.
Bagaimana bisa seorang menteri mengkritik kebijakan pemerintah? Pemerintah mengkritik pemerintah? Kalau SDA mengkritik karena dia adalah juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga makin terlihat lucu, atau kacau! Dia yang seharusnya bisa membantu SBY-Kalla di pemerintahan malah menyampaikan kritik itu yang sama saja membeberkan kebodohannya sendiri! Atau situs itu yang salah mengartikan pernyataan SDA?
Tapi kalau pun memang demikian yang disampaikan SDA, hal ini setali tiga uang dengan para menteri di era Orde Baru. Sama tidak punya sikap! Menteri Koperasi Subiakto Tjakrawerdaya di zaman Presiden Soeharto mengatakan, “Kami tidak percaya jika hal itu (pembentukan Kabinet Reformasi oleh Presiden Soeharto) dapat menyelesaikan masalah karena bukan salah menterinya. Perekonomian saat itu memang sudah buruk.” Pernyataan itu terdapat dalam buku yang diterbitkan Republika bertajuk “Sidang Kabinet Terakhir Orde Baru: 12 Jam Sebelum Presiden Soeharto Mundur”.
Kala itu, Soeharto berencana membentuk Komite Reformasi, Kabinet Reformasi, dan mengaku tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden. Massa, mahasiswa dan rakyat, sudah mulai chaos. Melalui Ketua DPR/MPR Harmoko, Soeharto diminta lengser keprabon. Kalau bukan salah menterinya, lalu mau menyalahkan siapa? Bukan ingin mencari kesalahan orang, tapi presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri. Kalau memang tidak bisa membantu, mundur saja. Atau tolak sama sekali permintaan untuk membantu presiden sejak awal!
Para menteri itu, ternyata memang tidak pernah mengerti apa yang harus mereka lakukan dengan jabatannya. Tengok saja pernyataan menteri yang lain. “Saya ngikut saja. Setelah diteken semua, saya teken saja.” Ini yang dikatakan Menteri Negara Pemberdayaan BUMN Tanri Abeng saat disinggung alasan dirinya menandatangani pernyataan tidak ingin masuk dalam Kabinet Reformasi bentukan Presiden Soeharto, Mei 1998. Waktu itu, ada 14 menteri yang turut menandatangani pernyataan menolak dimasukkan dalam kabinet reformasi.
Kalau Menteri Negara Pangan Hortikultura dan Obat-obatan (Prof. Dr.) Haryanto Dhanutirto lain lagi. Haryanto mengaku, “Saya bilang enggak karena memang tidak dipakai.” Dalam kesempatan lain dia bilang, “Pertama, mungkin solidaritas. Kedua, memang saya dengar dari berita bahwa saya tidak masuk lagi dalam kabinet yang akan datang.”
Berarti, penolakan Haryanto Dhanutirto bukan karena sebuah prinsip bahwa dia menganggap Soeharto tak layak lagi mengurusi negara, melainkan karena dia tahu dia sudah dibuang oleh Soeharto. Hanya karena solidaritas yang tak bertanggung jawab dan tidak menguntungkan rakyat!
